Berita

8 (delapan) Buah Raperda Sepakat Dijadikan Perda

  • Penulis: media, 03-10-2017 11:10
  • TAPIN - Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah DPRD Kab Tapin siapkan beberapa payung hukum dengan harapan pendapatan dari retribusi parkir meningkat.
    Salah satunya perda mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, kedua Retribusi parkir khusus.
    Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kab Tapin di setujuinya Raperda Usulan Pemkab Tapin dan Inisiatif DPRD Tapin agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi. Senin (25/9) kemarin siang. Bertempat Aula DPRD Setempat.
    Fraksi PDI Perjuangan Wahyu Nugroho Ranoro mengatakan, raperda tentang retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi parkir khusus adalah inisiatif dewan dibuat dalam rangka untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah.
    "Sehingga adanya aturan tersebut diharapkan sumber pendapatan daerah dapat meningkat, "jelasnya.
    Berharap peraturan yang dibuat tidak  sampai terjadi tumpang tindih terhadap peraturan yang ada dan tidak menyalahi aturan yang di atasnya.
    Kepada pihak exsekutif dapat menjalankan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tapin setelah diundangkannya menjadi perda.
    Selanjutnya apAbila raperda di sahkan menjadi perda agar di terapkan sesuai dengan perda yang dibuat.
    Sementara Wakil Ketua DPRD Tapin Wahyudi Rahman menambahkan, untuk menggali pendapatan daerah apa lagi dengan sudah terbentuknya salah satu badan pendapatan daerah maka di situ lah silahkan penerapannya untuk berkoordinasi dengan SOPD terkait baikk dari Satpol PP, Dishub, Dinas Pasar.
    Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada anggota dewan terhormat telah di setujuinya delapan buah raperda dari pemerintah dan inisiatif DPRD Tapin.
    Berharap setelah dinundangkannya menjadi perda, dapat dijalankan dengan optimal.
    Seperti usulan dari DPRD Tapin tentang Retribusi tempat khusus parkir dan Parkir Tepi Jalan Umum, sebenarnya untuk tempat parkir sudah kita siapkan hanya saja untuk menempatkan susah.
    Tempat parkirnya sudah kita siapkan, hanya saja tidak di pergun
    "Retrebusi pelayanan tempat parkir di tempat jalan umum sudah disiapkan tidak digunakan, " katanya.
    Kedepan nantinya kita coba benahi secara bertahap, kepada pemangku kepentingan khsusnya sopd terkait dalam mengelola parkir ajaklah pihak ketiga bagaimana sebaikanya parkir tertata dengan baik karena kendaraan di tempat kita sudah padat.
    Selain itu juga belum pernah terdengar penarikan retribusi parkir di setorkan keperintah daerah, nanti akan kita cek ke Dinas berkepentingan bujur kada di setorkan ke pemerintah daerah.
    Berharap perda yang telah di kepada Pol PP bisa berperan aktif turun dilapangan dalam menjalankan perda yang sudah di buat dan di setujui.
    4 (empat) Raperda usulan pemerintah terdiri dari Raperda tentang susunan organisasi dan tata negara pemerintahan desa serta  pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Tapin,Raperda tentang sistem Drainase
    Perkotaan,  Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan Raperda tentang pencabutan Peraturan daerah Kabupaten No 07 Tahun 2013 tentang ketenagalistrikan.
    Sementara 4 (empat) Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tapin terdiri dari RaperdaTentang kawasan tanpa rokok, Raperda Tentang Perubahan atas peraturan daerah No 12 tahun 2012 mengenai pajak daerah,  Raperda Retribusi Parkir Khusus dan Raperda Retribusi Parkir Tempat umum.
    Dalam rapat paripurna empat fraksi DPRD dari lima Fraksi menerima agar 8 (delapan) Raperda menjadi prioritas  untuk dijadikan Perda.*


    Penulis : M Abdillah

    Editor   : M Abdillah

    Foto     : M Abdillah