Berita

Sebanyak 15 Partai Politik Daftar Di KPU Tapin.

  • Penulis: media, 19-10-2017 12:51
  • TAPIN - Semenjak di tutupnya pendaftran partai politik per tanggal 16 oktober 2017 malam hari, sebanyak 15 Partai Politik di Kabupaten Tapin resmi mendaftrakan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
    Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Tapin H Aminuddin SAg saat di temui awak media di Rantau. Selasa (17/10/2017) kemarin.
    "Sejak tadi malam (kemaren malam red) pukul 24.00 wita di tutup pendaftaran partai politik ada sebanyak 15 Partai Politik yang mendaftar, "ungkap H Aminuddin Ketua KPU Tapin di dampingi salah satu anggotanya Hj Henny Hendriyanti SKM.
    Partai yang sudah menyerahkan berkas dukumen yakni,  PPP persi Djan Farid, Perindo, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS Gerindra,  Nasdem,  Hanura, PKB,  PKPI, Demokrat, PSI, Partai Republik dan PBB.
    Namun dati 15 partai yang sudah mengumpulkan berkas dukumennya ada 4 (empat)  partai politik yang masih belum lengkap yakni Partai Bulan Bintang, Partai Republik, PKPI dan PPP versi Djan Farid karena masih kurang lengkap sesuai aturam KPU RI mereka ini diminta melengkapi berkas selama 1x24 jam yang berakhir pukul 00.00 wita nanti malam.
    "Jadi keempat partai politik yang belum lengkap berkas dukumennya dapat memperbaiki sampai pukul 00.00 wita malam nanti, " ujarnya.
    Adapun kekurangan berkas dukumen partai politik yakni salinan KTP dalam kepengurusam tidak memenuhi minimal 178 buah minimal.
    Sanjutnya KPU Tapin sesuai dengan peraturan KPU RI selambat lambatnya 3 hari kami laporkan untuk disampaikan ke KPU Provinisi dan Pusat.
    Dalam pendaftaran partai politik ini KPU sipatnya hanya menerima berkas dukumen partai politik sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku umtuk selanjutnya yang memutuskan KPU RI dikutsertakan dalam peserta pemilu 2019 mendatang.
    Adapun persyaratan partai politik di pusat terdaptar di Kementrian Hukum dan HAM dimana sebarannya mencakup seluruh provonsi di Indonesia mulai dari kepengurusannya dan keberadaan keberadaan kantornya.
    Selanjutnya di Kabupaten sebarannya parpol harus 75 persen dan kecamatan harus 50 persen.
    Namun partai politik yang tidak mendaftar KPU Kab Tapin tidak serta merta tidak ikut pemilu artinya mungkin saja di daerah lain dalam Kalsel terdaftar untuk memenuhi 75 persen sebaran kepengurusan partai politik,  tetapi hasil keputusan akhir adalah di KPU RI.
    Berharap kepada pengurus Partai Politik bisa melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan KPU hal itu memudahkan dalam menyongsong pemilu legislatif tahun 2019 mendatang.
    "Kerjasama dan koordinasi penting dalam upaya memudahkan hubungan antara KPU dan Partai Politik yang ada di Kab tapin, " katanya.
    Setelah 4 partai politik sudah melengkapi berkas kekurangannya, KPU akan melaporkan kepada KPU Prov Kalsel untuk di teruskan ke KPU RI untuk di lakukan verfikasi sesuai dengan SIPOL.


    Penulis : M Abdillah

    Editor   : M Abdillah

    Foto     : Humas Pemkab Tapin