Berita

61 Penjabat Administrasi dan Pengawas Dilantik

  • Penulis: media, 07-07-2017 12:08
  • TAPIN - Bupati Tapin HM Arifin Arpan melantik 61 Pejabat Eselon IIIb, IIIa, IVb dan IVa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Aparatur Sipil Negara yang dilantik untuk mengisi jabatan Administrasi dan Pengawas. Rabu (21/06/2017). Bertempat Pendopo Balahendang Rantau.

    “Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari ini merupakan untuk memenuhi jabatan struktural sesuai amanat undang-undang, karenamana kedepan akan semakin sulit untuk melakukan pelantikan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, “ jelasnya.

    Dengan adanya aturan tersebut pemerintah daerah mau tidak mau suka tidak suka wajib menjalankannya. Berharap adanya aturan tersebut tidak menjadi halangan untuk bapak dan ibu untuk berkarya di Kabupaten Tapin.

    “Untuk itu saya berpesan kepada yang pada hari ini naik jabatannya berbuatlah yang terbaik dalam bekerja dilingkungan yang baru serta jaga jabatan itu sebaik mungkin untuk Kabupaten Tapin, “ pintanya.

    Ditambahkan H Arifin kepada pejabat yang baru dilantik saya ingatkan,  tingkatkanlah kapasitas saudara-saudara dalam setiap waktu dan kesempatan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, jangan berlama-lama beradaptasi dengan tempat tugas yang baru, cepat memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

    “Sekarang ini kita sebagai ASN ditunut kinerjanya dan tanggungjawabnya, untuk itu berbuat baiklah jangan banyak omongan diluar yang tidak berguna, lebih baik kerja sesuai dengan aturan, “ tambahnya.

    Pelantikan hari ini merupakan jawaban dan hasil evaluasi dari kami untuk berkomitmen menciptakan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Saya percaya, dengan bekal pengalaman diberbagai bidang yang dilalui, saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas yang diembankan kepada saudara dengan sebaik-baiknya.

    Dan kepada pejabat yang baru datang Pemerintah Daerah Kab Tapin saya ucapkan selamat datang dan saya harap dapat segera beradaptasi dilingkungan kerja yang baru untuk sama-sama memajukan daerah Tapin yang maju dan sejahtera.

    Penulis                 : M Abdillah

    Editor                    : M Abdillah

    Foto                      : M Abdillah 

    Selanjutnya »

    Tapin Sesuaikan RPJMD Dengan Kebijakan Nasional

  • Penulis: media, 14-06-2017 8:18
  • TAPIN, Ketidak sesuaian rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tapin dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Tapin sampaikan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 pada Sidang Paripurna DPRD. Senin (5/6) kemaren sore .
    Sidang Paripurna DPRD Tapin agenda penyampaian Raperda Perubahan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapin Abdullah S SPd dan dihadiri anggota dewan tapin terhormat serta jajaran SOPD Pemkab Tapin.
    Penyampaian Raperda Perubahan di sampaikan Pemerintah Daerah oleh Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor
    Dalam paparannya, penyampaian perubahan Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013  tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 hal ini didasarkan atas evaluasi yang telah dilakukan pemerintah daerah yakni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
    Selanjutnya indikator kinerja pembangunan jangka menengah belum terstruktur dengan baik, terukur dan berjenjang, indikator sasaran dan target pertahun selama 5 (lima) tahun belum dirumuskan, sehingga menyulitkan dalam pengukuran kinerja pertahun.
    Kemudian yang tidak kalah pentinya terjadinya perubahan mendasar yaitu adanya kebijakan secara nasional dan provinsi sehingga daerah otomatis menyesuaikan pemerintah daerah.
    Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sesuai dengan amanat pasal 282 ayat 1 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa perubahan hanya dapat dilakukan pertama hasil pengendalian dan evaluasi menyatakan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
    Kedua terjadi perubahan mendasar ketiga merugikan kepentingan nasional.
    Oleh karena itu berdaasarkan pertimbangan diatas maka kami Pemerintah Daerah mengajukan Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 dengan harapan agar setelah di tetapkan menjadi peraturan daerah,  hal ini untuk dapat di tindaklanjuti ketahap selanjutnya.
    RPJMD adalah dukumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 5 (lima) tahun dan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah.
    "Jadi RPJMD sangat penting dalam menjalankan program kepala daerah dengan menyesuaikan kebijakan nasional dan pemerintah provinisi, "katanya.
    Sementara Ketua DPRD Tapin Abdullah mengatakan, setelah disampaikannya perubahan raperda ini selanjutnya pihaknya bersama eksekutif membahas raperda dimaksud dengan harapan nantinya dapat di tetapkan sebagai perda yang mana nantinya menjadi landasan hukum kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan ketahap selanjutnya.

    Penulis : M Abdillah 
    Editor    : M Abdillah 
    Foto      : Humas Tapin 
    Selanjutnya »

    Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Dan Hukum)

  • Penulis: media, 14-06-2017 8:15
  • Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Di Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 April 2017 di Jakarta Timur
    Selanjutnya »

    Pengadaan Barang dan Jasa

  • Penulis: media, 14-06-2017 8:15
  • Anggaran Belanja Daerah untuk Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2017 dipangkas hingga 90%, hal ini terkait dengan utang belanja Pemerintah di tahun 2016 atas belanja modal untuk tahun Jamak yang harus segera dilunasi.
    Selanjutnya »

    Diklatpim Prov Jatim Ke Kabupaten Tapin

  • Penulis: media, 14-06-2017 8:15
  • Pemprov Jatim Diklat  Visitasi Kepemimpinan Nasional di Tapin 

    TAPIN, - Sebanyak 15 orang peserta Diklatpim TK II Angkatan 45 Provinsi Jawa Timur melakukan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Kabupaten Tapin. Selasa (6/6) kemaren siang.

    Kegiatan dilapangan dalam memenuhi sebuah kepemimpinan sekaligus menumbuhkan kepekaan dan kondisi sosial di masyarakat serta menciptakan Desa Mandiri.

    Rombongan Diklatpim dipimpin oleh Drs Budi Santosa sebelum terjun kelapangan terlebih dahulu dulakukan pertemuan yang disambut  oleh Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor bersama dengan kepala SOPD Kabupaten Tapin  bertempat di Aula Kabinet II kantor Bupati Tapin.

    Pimpinan Rombongan Drs Budi Santosa, mengucapkan Terima kasih kepada Pemerintah Kab Tapin yang telah menerima rombongan kami selama beberapa hari di Kab Tapin dalam rangka Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Kecamatan Binuang Desa Padang Sari dan A Yani Pura.

    Sebenarnya rombongan Peserta Diklatpim ini berjumlah 60 orang yang dibagi untuk empat kabupaten yaitu, Kab Tapin, Kab Banjar, Kab Tanah Laut, dan Kab Barito kuala. 

    "Jadi masing-masing kabupaten diikuti sebanyak 15 orang yang didampingi diklat pelaksanaan jatim kebetulan kami di tempatkan di Kabupaten Tapin, "katanya.

    Untuk tujuan kedatangan kami ini,  Visitasi kepemimpinan nasional (VKN) yaitu membekali peserta dengan pengalaman, melihat secara langsung kondisi suatu desa serta langsung dapat memberikan solusi masalah sesuai dengan kondisi desa tersebut.

    Juga menumbuhkan kepekaan dan kondisi sosial di masyarakat dan memberikan inovasi untuk kemajuan desa yang akan kami kunjungi, memberikan inovasi untuk meningkatkan wawasan dalam setiap individu, Dan memberikan pengalaman pekerjaan guna mempertajam keagungan untuk ke arifan lokal.

    Kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) nantinya akan berakhir setelah menyampaikan laporan akhir, untuk itu kami mengundang kepada bapak Wakil Bupati Tapin untuk dapat berhadir pada hari Kamis tanggal 08 juni 2017 di Hotel Golden Tulip.

    Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor dalam sambutannya mengucapkan Selamat datang kepada rombongan Diklat Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN), dan ucapan terima kasih kepada pimpinan rombongan Diklat Jatim yang berkenan memilih Kab Tapin untuk melaksanakaan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN).

    Selanjutnya Wabup menjelaskan kondisi geogerafis wilayah Kab Tapin yakni memiliki wilayah seluas 2.700,82KM² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 135 desa /kelurahan dengan jumlah penduduk 180 ribu jiwa.

    Disini kami tidak menggambarkan secara gamblang keberhasilan dan prestasi yang telah didapatkan pemerintah Kab Tapin , tetapi berharap bapak dan ibu bisa mendapat informasi langsung dari masyarakat serta melihat sendiri dilapangan.

    "Dalam menjalankan program menerapkan partisipasi aktif menyokong pembangunan didaerah, yang mana keberhasilan kami tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam mensukseskan program – program pembangunan yang telah kami susun bersama, "ujar Wabup.

    Berharap mudah-mudahan hasil kegiatan ini dapat memberikan perubahan untuk daerah kami.

    Acara diakhir dengan dengan bertukar cinderamata dan foto bersama selanjutnya ke lokasi yang menjadi tujuan dari kepemimpinan.(dil)
    Selanjutnya »

    Pemerintah Kabupaten Tapin Pertahankan WTP

  • Penulis: media, 14-06-2017 8:13
  • TAPIN – Pemerintah Kabupaten Tapin untuk kali ketiga berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun anggaran 2016. Bertempat di Aula Gedung perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan di Banjarbaru, seluruh kepala daerah Se Kalsel berkumpul dalam acara menerima laporan hasil pemeriksaan (LPH) atas LKPD Tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Senin (5/6).

    Sebelum pengumuman hasil pemeriksaan, terlebih dahulu wakil Bupati Tapin beserta perwakilan anggota DPRD Tapin dari Komisi I Tapin, menandatangani berita acara penyerahan yang langsung disaksikan oleh Kepala BPK RI Kalimantan Selatan Didi Budi Satrio.

    "Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kabupaten Tapin kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Didi Budi Satrio Kepala BRI RI Perwakilan Kalsel dalam sambutannya.

    Atas penghargaan yang diraih oleh semua Kabupaten di Kalimantan Selatan, ia berharap Kabupaten atau kota yang menerima WTP agar terus mempertahankan prestasi dan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.

    "Kita patut berbangga, diantara semua provinsi di Indonesia Kalsel termasuk satu-satunya provinsi yang berhasil mempertahankan WTP," jelasnya.

    Disarankan Budi, agar semua pemerintah Kabupaten atau Kota bisa terus meningkatkan pelayanan keuangan daerah serta pelayanannya kepada masyarakat.

    "Beberapa kelemahan yang sudah saya  disampaikan, agar bisa ditindak lanjuti rekomendasi dalam LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari sesudah LHP diterima," katanya.

    Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor  mengucapkan syukur atas keberhasilan Tapin yang secara tiga kali berturut-turut mendapatkan WTP.

    "Alhamdulillah kita dapat mempertahankan WTP ini untuk ke tiga kalinya atau tiga tahun berturut-turut, ini berkat kerja keras semua SOPD Pemkab Tapin yang dapat menyelesaikan keuangan tepat sesuai jangka waktu yang ditentukan BPK RI," katanya.

    Karena ini adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, kedepannya ini akan terus dipertahankan, dan juga akan kita tingkatkan lagi baik segi pengelolaan aset atau keuangan.

    "Berharap kedepan  kepada SOPD Tapin yang menangani aset dan keuangan agar terus bisa mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh BPK RI.

    Turut hadiri mendampingi Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor dalam penyerahan LHP atas LKPD Tahun anggaran 2016 Perwakilan DPRD Tapin dari Komisi I H Pahruni, Kepala  BPPKAD H Samsi, Inspektur Kab Tapin H Abdul Hamid, Asisten Pemerintah dan Kesra Ir HM Yunus, serta Kabag Humas Syafrudin dan Protokol Tapin. (RelHum Tapin)

    Penulis : Humas Tapin
    Editor   : M Abdillah
    Foto     : Humas Tapin
    Selanjutnya »