Berita

Ranperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang

  • Penulis: berita, 30-06-2020 13:03
  • Pemerintah Kabupaten Tapin Sampaikan Ranperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang Kepada Dprd Kabupaten Tapin

    RANTAU, Pemerintah Kabupaten Tapin, Kamis (28/05/2020) sampaikan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada DPRD Kabupaten Tapin. Dengan harapan Ranperda yang disampaikan Pemerintah Daerah dapat dibahas hingga menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara resmi disampaikan Bupati Tapin, dalam hal ini yang secara langsung diwakili oleh Wakil Bupati Tapin disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tapin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin yang dilaksanakan sesuai dengan Protokol Pengamanan dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. Bupati Tapin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Tapin, menyampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Tapin yang berhadir atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan oleh karena Rapat Paripurna ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin, Bupati Tapin juga sekaligus menyampaikan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah kepada Anggota DPRD Kabupaten Tapin “Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin”, ujar Bupati dalam sambutannya. Ranperda tentang Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang yang disampaikan ini, telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Adapun ruang lingkup pengaturannya termasuk kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum yang dipungut kepada Wajib Retribusi atas Pembayaran Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang terdiri atas 20 (dua puluh) BAB dan 34 (tiga puluh empat) Pasal.