Berita

Tapin Sesuaikan RPJMD Dengan Kebijakan Nasional

  • Penulis: media, 14-06-2017 8:18
  • TAPIN, Ketidak sesuaian rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tapin dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Tapin sampaikan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 pada Sidang Paripurna DPRD. Senin (5/6) kemaren sore .
    Sidang Paripurna DPRD Tapin agenda penyampaian Raperda Perubahan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapin Abdullah S SPd dan dihadiri anggota dewan tapin terhormat serta jajaran SOPD Pemkab Tapin.
    Penyampaian Raperda Perubahan di sampaikan Pemerintah Daerah oleh Wakil Bupati Tapin Ir H Sufian Noor
    Dalam paparannya, penyampaian perubahan Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013  tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 hal ini didasarkan atas evaluasi yang telah dilakukan pemerintah daerah yakni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
    Selanjutnya indikator kinerja pembangunan jangka menengah belum terstruktur dengan baik, terukur dan berjenjang, indikator sasaran dan target pertahun selama 5 (lima) tahun belum dirumuskan, sehingga menyulitkan dalam pengukuran kinerja pertahun.
    Kemudian yang tidak kalah pentinya terjadinya perubahan mendasar yaitu adanya kebijakan secara nasional dan provinsi sehingga daerah otomatis menyesuaikan pemerintah daerah.
    Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sesuai dengan amanat pasal 282 ayat 1 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa perubahan hanya dapat dilakukan pertama hasil pengendalian dan evaluasi menyatakan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
    Kedua terjadi perubahan mendasar ketiga merugikan kepentingan nasional.
    Oleh karena itu berdaasarkan pertimbangan diatas maka kami Pemerintah Daerah mengajukan Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 dengan harapan agar setelah di tetapkan menjadi peraturan daerah,  hal ini untuk dapat di tindaklanjuti ketahap selanjutnya.
    RPJMD adalah dukumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 5 (lima) tahun dan RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah.
    "Jadi RPJMD sangat penting dalam menjalankan program kepala daerah dengan menyesuaikan kebijakan nasional dan pemerintah provinisi, "katanya.
    Sementara Ketua DPRD Tapin Abdullah mengatakan, setelah disampaikannya perubahan raperda ini selanjutnya pihaknya bersama eksekutif membahas raperda dimaksud dengan harapan nantinya dapat di tetapkan sebagai perda yang mana nantinya menjadi landasan hukum kepala daerah dalam menjalankan program pembangunan ketahap selanjutnya.

    Penulis : M Abdillah 
    Editor    : M Abdillah 
    Foto      : Humas Tapin