Berita

Beranda / Berita

Penyuluhan Dan Penerangan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


22 January 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Berita

Image

RANTAU,- Pemerintah kabupaten Tapin melalui Bagian Hukum Setda Tapin bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tapin mengadakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (paket proyek strategis daerah) dilingkungan Pemkab Tapin tahun anggaran 2025, bertempat di aula Tamasa Kantor Setda Tapin. Selasa (20/01/26).

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Tapin H Juanda dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Arya Wicaksana SH MH, perwakilan Forkopimda, pimpinan SOPD, dan jajaran kejaksaan negeri Tapin.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Tapin H Juanda menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapin atas terlaksananya penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka  pendampingan untuk mendukung program pembangunan yang aman dari pelanggaran hukum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ini memiliki arti yang sangat penting sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap aspek hukum pengadaan barang dan jasa, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Melalui kegiatan ini, kami sangat terbantu dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan mengenai langkah-langkah konkret dalam pencegahan korupsi dan diharapkan para pelaku pengadaan mulai dari penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pengadaan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian., integritas serta menjunjung tinggi prinsip tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan, khususnya pada paket proyek strategis daerah, merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tutup H Juanda dalam sambutannya.

Loading...